Undang Undang Ketenagakerjaan Terbaru Tentang Thr

Undang Undang Ketenagakerjaan Terbaru Tentang Thr. Ketentuan THR yang diatur UndangUndang Di atas tadi sudah disinggung besaran THR yang diterima karyawan tidak dibedakan berdasarkan jenis kontrak Melainkan berdasarkan jumlah gaji bulanan dan lama karyawan bersangkutan bekerja Selengkapnya ketentuan THR diatur dalam UU Ketenagakerjaan dan PP akan tetapi peraturan ini bisa terus berubah tiap.

Undang – Undang Ketenagakerjaan 2021 (Terbaru) 16 April 2021 Tim Portal Uang Kategori Ketenagakerjaan Dalam Artikel Ini tampilkan Undangundang (UU) 1 Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Undangundang (UU) 2 Nomor 13 Tahun 2003 Tentang KetenagakerjaanMissing thrMust include.

Menaker: THR bagi Pekerja Wajib Diberikan Maksimal H7 …

Bila tetap tidak membayarkan THR nantinya pemberi kerja akan dikenai sanksi administratif sesuai dengan aturan perundangundangan yang berlaku yakni Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No 20 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian Sanksi Administratif Peraturan Pemerintah No 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

Kemenperin

Ketentuan mengenai hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No6 Tahun 2016 Pasal 5 ayat 4 menyatakan bahwa pembayaran THR paling lambat adalah H7 Hari Raya Sebagai contoh dengan perkiraan jatuhnya Hari Raya Idulfitri pada tanggal 15 Juni artinya pembayaran THR paling lambat adalah tanggal 8 Juni 2018.

Wajib Dibayar H1, Ini Aturan Lengkap THR Terbaru 2021

Mengenal UU Ketenagakerjaan dan UU Cipta Kerja Seputar Cuti Penggajian (Payroll) Lembur Pajak Penghasilan (PPh 21) THR & BPJS Pengupahan diatur dalam Undangundang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”) Pasal 8890 yang direvisi melalui Omnibus Law atau UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.